Bearded vulture, hering berjanggut pemakan tulang yang unik di pegunungan dunia

-
Gambar
PR JATENG -  Di antara deretan burung pemangsa di dunia, Bearded Vulture atau Hering berjanggut menjadi salah satu yang paling unik. Burung besar ini justru dikenal lebih menyukai tulang dibandingkan daging segar, sebuah kebiasaan yang jarang dimiliki satwa lain. Penampakan Bearded Vulture kerap mencuri perhatian. Tubuh bagian atasnya didominasi warna gelap, sementara dada hingga kepala berwarna lebih terang. Ciri khas lainnya adalah jumbai bulu menyerupai janggut di bawah paruh, yang membuatnya tampak gagah sekaligus eksotis. Burung ini hidup di kawasan pegunungan Eropa, Asia, hingga Afrika. Dengan bentang sayap yang bisa mencapai hampir tiga meter, Bearded Vulture mampu melayang lama mengikuti arus udara di wilayah pegunungan terjal. Dalam unggahan video akun Facebook Porco Project, diperlihatkan bagaimana burung ini beraktivitas di alam liar. “Bearded Vulture adalah burung yang lebih suka memakan tulang daripada daging,” tulis Porco Project dalam keterangan videonya. Ber...
Posting Komentar

Apakah PPPK Paruh Waktu Bisa Naik Gaji? Ini Jawabannya

-
Apakah PPPK Paruh Waktu Bisa Naik Gaji? Ini Jawabannya

Tahapan Pelantikan PPPK Paruh Waktu 2025

Tribuners, tidak terasa sudah dekat waktunya para honorer akan resmi dilantik menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada tahun 2025. Proses ini merupakan langkah penting dalam penguatan sistem pengelolaan sumber daya manusia di sektor pemerintahan.

Tahapan selanjutnya dari pelaksanaan PPPK paruh waktu adalah usul penetapan Nomor Induk (NI). Sebelumnya, batas waktu untuk pengajuan NI berakhir pada 20 September, namun kini telah diperpanjang hingga 25 September 2025. Hal ini memberi kesempatan lebih luas bagi para calon PPPK untuk menyelesaikan proses administrasi secara lengkap dan tepat waktu.

Apa Itu PPPK Paruh Waktu?

PPPK paruh waktu merujuk pada pegawai yang bekerja tidak penuh waktu. Berbeda dengan PPPK penuh waktu, pola kerja PPPK paruh waktu memberikan fleksibilitas dalam jam kerja dan masa kontrak. Skema ini dirancang sebagai jembatan bagi honorer yang belum memiliki formasi tetap sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Masa kerja PPPK paruh waktu bersifat kontrak tahunan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi. Fleksibilitas ini membuka peluang bagi honorer untuk terus berkontribusi dalam pelayanan publik, meskipun belum memenuhi syarat untuk bergabung sebagai ASN tetap.

Peluang Kenaikan Gaji untuk PPPK Paruh Waktu

Banyak honorer yang bertanya-tanya apakah PPPK paruh waktu memiliki peluang untuk mendapatkan kenaikan gaji. Terlebih, saat ini Presiden Prabowo berencana menaikkan gaji aparatur sipil negara, termasuk guru, dosen, TNI, dan Polri.

Menurut informasi yang beredar, salah satu keunggulan menjadi PPPK adalah adanya peluang untuk mendapatkan peningkatan gaji berdasarkan evaluasi kinerja. Dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2023, peningkatan ini disebut sebagai gaji istimewa. PPPK yang memiliki penilaian kinerja sangat baik selama dua tahun berturut-turut berhak menerima kenaikan gaji tersebut sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas.

Besaran Gaji Pokok PPPK Paruh Waktu 2025

Besaran gaji PPPK ditentukan berdasarkan jenis jabatan, lokasi penugasan, dan golongan masing-masing. Meski nominalnya bervariasi, penghitungan gaji telah disesuaikan dengan bidang kerja serta standar biaya hidup di wilayah penempatan. Tujuannya adalah agar penghasilan yang diterima mampu menjamin kehidupan yang layak bagi para pegawai.

Pada tingkat golongan terendah, yaitu golongan 1 dengan masa kerja di bawah satu tahun, gaji yang diterima paling kecil. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020, gaji pokok terendah ditetapkan sebesar Rp1.749.900. Di sisi lain, PPPK golongan 17 dengan masa kerja lebih dari 25 tahun menerima gaji pokok tertinggi, yaitu sebesar Rp6.786.500.

Dengan struktur gaji yang telah diatur, diharapkan PPPK paruh waktu dapat merasa dihargai dan memiliki motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kerja. Selain itu, sistem ini juga menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan sumber daya manusia di sektor pemerintahan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Putusan Pengadilan Nomor 1707 K/PID.SUS/2016 tentang Kasus Farmasi YONGKY SALIM

-
Gambar
Penjelasan Lengkap Mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 1707 K/PID.SUS/2016 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1707 K/PID.SUS/2016 terkait kejahatan farmasi yang melibatkan terdakwa YONGKY SALIM merupakan sebuah kasus hukum yang menarik untuk dianalisis. Kasus ini mencerminkan proses peradilan yang berlangsung secara lengkap, mulai dari tingkat pengadilan pertama hingga tingkat kasasi. Dalam artikel ini, akan dijelaskan secara rinci mengenai jalannya proses hukum dalam kasus tersebut serta analisis putusan yang diberikan. Proses Hukum yang Dilalui dalam Kasus Ini Kasus YONGKY SALIM dimulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan tingkat pertama. Di sini, terdakwa dihukum dengan vonis bersalah atas tindakan yang dilakukannya. Vonis ini kemudian menjadi dasar bagi pihak terdakwa maupun penuntut umum untuk mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Meskipun upaya banding diajukan, Pengadilan Tinggi tetap mempertahankan putusan yang diberikan oleh Pengadilan Neger...
Baca selengkapnya

Petani Suka Makmur Bentuk Koperasi Tani Jaya untuk Kemakmuran Bersama

-
Gambar
Koperasi Produsen “Tani Jaya” di Desa Suka Makmur Sebuah koperasi yang didirikan oleh sekelompok petani di Desa Suka Makmur, dengan nama Koperasi Produsen “Tani Jaya”, memiliki tujuan untuk membantu anggota dalam penyediaan pupuk, bibit, dan penjualan hasil panen. Namun, proses pendiriannya menunjukkan beberapa ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Pada rapat awal, hanya 15 orang yang hadir dan menyetujui pendirian koperasi tersebut. Mereka kemudian memilih ketua dan bendahara, serta mulai mengumpulkan simpanan pokok. Sayangnya, rapat anggota tidak dicatat secara resmi, sehingga tidak ada notulen yang tersimpan. Pengurus yang terpilih juga tidak memahami perbedaan peran antara pengurus, pengawas, dan rapat anggota sebagai organ koperasi. Selain itu, akta pendirian koperasi belum dibuat melalui notaris, sehingga koperasi belum memiliki pengesahan resmi dari Kementerian Hukum dan HAM. Sebagian anggota mengira bahwa setelah memilih ketua dan bendahara, tugas rapat an...
Baca selengkapnya

Jadwal KM Kelud Jakarta-Medan, Berangkat 17 Oktober 2025

-
Gambar
Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM Kelud di Bulan Oktober 2025 Pada bulan Oktober 2025, armada kapal Pelni KM Kelud akan berlayar empat kali dalam sebulan dengan rute Jakarta-Medan-Jakarta. Keberangkatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi laut masyarakat yang ingin bepergian antara dua kota tersebut. Keberangkatan pertama dari pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, akan dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2025 pukul 22.00 WIB. Perjalanan dari Jakarta ke Medan diperkirakan memakan waktu selama dua hari dan 15 jam. Selama perjalanan, kapal akan melakukan dua kali transit di Pelabuhan Batam dan Tanjung Balai Karimun. Adapun jadwal transitnya adalah sebagai berikut: Transit di Pelabuhan Batam pada tanggal 19 Oktober 2025, pukul 06.00 hingga 11.00 Transit di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun pada tanggal 19 Oktober 2025, pukul 14.00 hingga 15.00 Setelah melalui dua titik transit tersebut, kapal Pelni KM Kelud akan tiba di pelabuhan Medan pada Senin, 20 Oktober 2025,...
Baca selengkapnya