Kolombia Cabut Visa Presiden Petro Usai Pidato di PBB

Pidato Keras Presiden Kolombia di Sidang Umum PBB Mengundang Reaksi Tajam dari Amerika Serikat

Presiden Kolombia, Gustavo Petro, memberikan pidato yang sangat keras dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York. Pernyataannya mengecam secara langsung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, serta menyuarakan dukungan kuat terhadap Palestina. Respons yang muncul dari pihak AS sangat tajam, hingga memutuskan untuk mencabut visa kepala negara Kolombia tersebut.

Dalam pernyataannya di media sosial, Departemen Luar Negeri AS menyebut bahwa langkah pencabutan visa dilakukan karena tindakan yang dianggap gegabah dan menghasut oleh Petro. Meskipun saat ini ia masih berada di New York untuk menghadiri sidang PBB, Petro juga turut serta dalam unjuk rasa pro-Palestina yang digelar di kota tersebut.

Petro menyampaikan pesan yang sangat jelas kepada militer AS, meminta mereka untuk tidak menembak warga sipil. Ia menegaskan agar prajurit AS tidak patuh pada perintah presiden, tetapi lebih mengedepankan prinsip kemanusiaan. Dalam pidatonya, ia juga menuduh Trump terlibat dalam genosida di Gaza dan meminta proses hukum terhadap serangan rudal AS terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkoba di perairan Karibia.

Pidato Gustavo Petro menjadi salah satu yang paling keras dibandingkan dengan pidato para pemimpin lainnya. Bahkan, reaksi keras dari delegasi Amerika Serikat membuat mereka meninggalkan ruang sidang PBB.

Isi Utama Pidato Presiden Kolombia

Dalam pidatonya, Gustavo Petro menyerukan intervensi bersenjata di Palestina. Ia menekankan pentingnya pembentukan tentara internasional untuk membebaskan wilayah tersebut. Selain itu, ia mendesak dunia untuk melawan tirani dan totalitarianisme yang dianggap berasal dari Amerika Serikat dan NATO.

Beberapa poin penting yang disampaikan dalam pidato tersebut antara lain:

• Mendesak penyelidikan pidana terhadap Presiden AS Donald Trump atas serangan di Laut Karibia yang menewaskan warga tak bersenjata. Ia menegaskan bahwa tindakan kriminal tidak boleh luput dari hukum, terlepas dari jabatan pelaku.
• Mengecam genosida yang terjadi di Gaza dan menyerukan penghentian kekerasan terhadap warga sipil Palestina. Ia menilai PBB gagal mencegah kejahatan kemanusiaan tersebut.
• Menyatakan bahwa PBB sedang dalam "masa krisis" karena dianggap sebagai alat politik kekuatan besar. Oleh karena itu, reformasi mendesak diperlukan untuk menegakkan keadilan global.
• Mengajak solidaritas militer dan rakyat dunia, termasuk tentara Asia, bangsa Slavia, serta pejuang Amerika Latin seperti Bolivar, Martí, dan Artigas. Ia mengutip moto “merdeka atau mati” sebagai panggilan untuk pembebasan Palestina.
• Menyampaikan pidato ini sebagai kesempatan terakhirnya menjabat Presiden Kolombia, sekaligus menegaskan komitmennya terhadap perdamaian dan hak asasi manusia.

Reaksi Internasional dan Dampak Politik

Pernyataan Petro telah memicu perdebatan luas di kalangan diplomat dan tokoh politik internasional. Banyak yang menganggap pidatonya sebagai bentuk protes terhadap kebijakan AS yang dinilai tidak adil. Di sisi lain, beberapa negara merasa prihatin dengan sikap AS yang cepat mengambil tindakan tanpa melalui dialog.

Meski demikian, pidato Gustavo Petro telah menjadi sorotan utama dalam Sidang Umum PBB tahun ini. Ia berhasil menyampaikan pesan kuat tentang pentingnya keadilan global dan perlindungan terhadap warga sipil di berbagai belahan dunia. Dengan tindakan tegasnya, Petro menunjukkan bahwa ia tidak ragu untuk menyuarakan pendapatnya, meskipun harus menghadapi konsekuensi politik.